by

Kemenangan Tersirat Panca- Ardani 2020

 

 

Penulis; Andrei Utama.AT.S,IP(Aktivis Pemuda)

Dunia politik di Tanah Air  khususnya provinsi Sumsel mencatat sejarah baru. Hal itu terkait dengan adanya pembatalan pasangan calon yang baru pertama kalinya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati incumbent Kabupaten Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak, Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) didiskualifikasi sebagai paslon incumbent atau petahana, setelah dapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir Sumatera Selatan, terkait pelanggaran memutasi pejabat menjelang Pilkada.

Baca Juga:  Daby Gumayra: Petahana Tidak Dizolimi, itu Akibat Perbuatannya Sendiri

Mungkin baru pertama kali dalam sejarah dilaksanakannya pilkada serentak, calon petahana didiskualifikasi dalam proses pencalonan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, karena dinilai melakukan pelanggaran. Dan ini merupakan langkah yang tepat yang diputuskan, harus ada sanksi yang tegas maka kedepan menjadi pembelajaran politik .  “Harus ada sanksi diskualifikasi, supaya ada efek jera dan tidak melanggar konstitusi.“ kata Andrei

Andrei berharap Komisioner Bawaslu dan KPUD harus mendapat Penghargaan sebagai penyelenggara yang bersih dan tegas dalam menjalankan amanat dalam ketentuan undang undang. Kita memang harus realistis dan melihat fakta .

Menurut andrei ..Melakukan mutasi jabatan bila hendak maju lagi pada Pilkada 2020, ancamannya adalah bisa didiskualifikasi (pembatalan) dalam pencalonan.

Baca Juga:  Seorang Oknum Anggota DPRD Kota Palembang Ditangkap Karena Narkoba

Ancaman itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed